andi1976
Penyelesaian masalah TKI adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2KI.
Eko Huda S, Mohammad Adam, Suryanta Bakti Susila 
VIVAnews - Politisi Golkar, Bambang Soesatyo, menilai Satgas TKI yang akan dibentuk oleh pemerintah tak akan banyak memberikan manfaat. Menurut dia, Satgas TKI itu hanya akan memboroskan uang negara.
"Pembentukan Satgas TKI tidak akan efektif. Sebagaimana satgas pemberantasan mafia hukum dan satgas-satgas lainnya, satgas TKI hanya menambah beban keuangan negara," ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Kamis 23 Juni 2011.
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, sebenarnya yang paling untuk dimintai peran dalam penyelesaian masalah TKI adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan BNP2TKI. Artinya, jika ketiga pihak itu tetap tak punya komitmen untuk memperbaiki kondisi TKI, maka pembentukan Satgas TKI juga tidak akan ada gunanya.
"Jika Kemenlu, Kenakertrans, serta BNP2TKI saja tidak bisa berbuat banyak, kita juga tidak bisa berharap banyak dengan Satgas TKI," kata Bambang.
Bambang tak habis pikir mengenai kegemaran pemerintah membentuk Satgas tiap kali ada permasalahan muncul.
"Kita sama-sama tahu bahwa bukan kali ini saja SBY membentuk Satgas. Nyatanya, hasil kerja sejumlah Satgas yang dibentuk SBY masih jauh dari harapan," kata Bambang.
"Lihat saja, kinerja Satgas Mafia Hukum. Hingga kini jangankan menumpas mafia hukum, mengungkap satu kasus mafia hukum secara tuntas saja belum ada yang berhasil lakukan. Janganlah terus menerus Satgas dibentuk tanpa hasil yang jelas," tambah Bambang.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat pernyataan resmi terkait eksekusi pancung yang dilakukan pengadilan Arab Saudi kepada seorang TKI, Ruyati. SBY mengeluarkan sejumlah keputusan terkait perlindungan TKI di luar negeri. Salah satunya membentuk Satgas TKI. (ren)
• VIVAnews
Penyelesaian masalah TKI adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2KI.
Bambang Soesatyo (Golkar) (VIVAnews/ Suryanta Bakti)
"Pembentukan Satgas TKI tidak akan efektif. Sebagaimana satgas pemberantasan mafia hukum dan satgas-satgas lainnya, satgas TKI hanya menambah beban keuangan negara," ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Kamis 23 Juni 2011.
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, sebenarnya yang paling untuk dimintai peran dalam penyelesaian masalah TKI adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan BNP2TKI. Artinya, jika ketiga pihak itu tetap tak punya komitmen untuk memperbaiki kondisi TKI, maka pembentukan Satgas TKI juga tidak akan ada gunanya.
"Jika Kemenlu, Kenakertrans, serta BNP2TKI saja tidak bisa berbuat banyak, kita juga tidak bisa berharap banyak dengan Satgas TKI," kata Bambang.
Bambang tak habis pikir mengenai kegemaran pemerintah membentuk Satgas tiap kali ada permasalahan muncul.
"Kita sama-sama tahu bahwa bukan kali ini saja SBY membentuk Satgas. Nyatanya, hasil kerja sejumlah Satgas yang dibentuk SBY masih jauh dari harapan," kata Bambang.
"Lihat saja, kinerja Satgas Mafia Hukum. Hingga kini jangankan menumpas mafia hukum, mengungkap satu kasus mafia hukum secara tuntas saja belum ada yang berhasil lakukan. Janganlah terus menerus Satgas dibentuk tanpa hasil yang jelas," tambah Bambang.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat pernyataan resmi terkait eksekusi pancung yang dilakukan pengadilan Arab Saudi kepada seorang TKI, Ruyati. SBY mengeluarkan sejumlah keputusan terkait perlindungan TKI di luar negeri. Salah satunya membentuk Satgas TKI. (ren)
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar