andi1976
Marieska Harya Virdhani - Okezone
Anak Ruyati meminta pemerintah mengusir Dubes Arab Saudi. (Foto: Dede Kurniawan/okezone)
DEPOK - Front Pembela Islam (FPI) menilai hukuman pancung yang dijatuhi kepada Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Bekasi, Jawa Barat, Ruyati ke di Arab Saudi tak akan terjadi jika pemerintah serius memberikan pendampingan dan perlindungan.
Ketua FPI Kota Depok Habib Idrus Al Gadhri mengatakan hukuman mati tersebut bisa dihindari. Berikut saran Idrus.
Pertama, kata Idrus, secara kekeluargaan mestinya ada pendekatan intensif oleh KBRI di Arab Saudi kepada keluarga korban agar mendapat maaf, sehingga hukuman mati dapat digugurkan. Kemudian, secara hukum mestinya Ruyati didampingi pengacara handal yang disediakan pemerintah Indonesia untuk membelanya dalam persidangan.
"Karena bila pembunuhan tersebut dilakukan dalam rangka membela diri, maka tidak ada qishas (pancung). Ketiga, secara politik harus dilakukan lobi tingkat tinggi antara Presiden SBY dengan Raja Arab Saudi," katanya dalam rilis kepada okezone, Minggu (26/06/11).
Idrus menambahkan, jalan terakhir yang dilakukan adalah pemerintah Indonesia harus mampu menyiapkan pembayaran diyat (denda) sebagai ganti qishas jika proses negosiasi berhasil. Keempat hal tersebut, kata dia, tidak dilakukan pemerintah dalam kasus Ruyati.
"Karena pemerintah sendiri mengaku baru tahu setelah dieksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap TKW masih sangat lemah, bahkan tidak ada perlindungan. Padahal, para TKW kita berangkat ke sana untuk bekerja, bukan untuk membunuh, tapi karena ada aneka kekerasan, penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan yang kerap terjadi terhadap mereka, sehingga ada yang nekat membunuh majikan yang kejam," jelasnya.
Sikap FPI, lanjut Idrus, mendukung pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKW ke Arab Saudi atau moratorium. "Ironis, Australia langsung menghentikan ekspor sapinya ke Indonesia karena dipotong dengan cara kasar, tapi Indonesia masih tetap ekspor TKW ke Arab Saudi, apa TKW Indonesia lebih rendah dari sapi," tukasnya.
(hri)
Ketua FPI Kota Depok Habib Idrus Al Gadhri mengatakan hukuman mati tersebut bisa dihindari. Berikut saran Idrus.
Pertama, kata Idrus, secara kekeluargaan mestinya ada pendekatan intensif oleh KBRI di Arab Saudi kepada keluarga korban agar mendapat maaf, sehingga hukuman mati dapat digugurkan. Kemudian, secara hukum mestinya Ruyati didampingi pengacara handal yang disediakan pemerintah Indonesia untuk membelanya dalam persidangan.
"Karena bila pembunuhan tersebut dilakukan dalam rangka membela diri, maka tidak ada qishas (pancung). Ketiga, secara politik harus dilakukan lobi tingkat tinggi antara Presiden SBY dengan Raja Arab Saudi," katanya dalam rilis kepada okezone, Minggu (26/06/11).
Idrus menambahkan, jalan terakhir yang dilakukan adalah pemerintah Indonesia harus mampu menyiapkan pembayaran diyat (denda) sebagai ganti qishas jika proses negosiasi berhasil. Keempat hal tersebut, kata dia, tidak dilakukan pemerintah dalam kasus Ruyati.
"Karena pemerintah sendiri mengaku baru tahu setelah dieksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap TKW masih sangat lemah, bahkan tidak ada perlindungan. Padahal, para TKW kita berangkat ke sana untuk bekerja, bukan untuk membunuh, tapi karena ada aneka kekerasan, penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan yang kerap terjadi terhadap mereka, sehingga ada yang nekat membunuh majikan yang kejam," jelasnya.
Sikap FPI, lanjut Idrus, mendukung pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKW ke Arab Saudi atau moratorium. "Ironis, Australia langsung menghentikan ekspor sapinya ke Indonesia karena dipotong dengan cara kasar, tapi Indonesia masih tetap ekspor TKW ke Arab Saudi, apa TKW Indonesia lebih rendah dari sapi," tukasnya.
(hri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar